What’s Governance

Pendahuluan

Di era globalisasi ini muncul istilah-istilah tentang “pemerintahan” dan “pemerintah baik” yang membahas tentang masalah pembangunan. Suatu akar penyebab kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kurangnya pemerintah dalam memperhatikan tingkah gerak masyarakat. Yang paling utama adalah tentang donor dan lembaga keuangan internasional sebagai dasar mencari bantuan sehingga untuk meminjam itu ada syarat tertentu. Dengan cara reformasi akan menimbulkan “good governance” yang akan membawa masyarakat ke dalam lingkungan yang harmonis, sehingga tidak ada kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat.

Pemerintahan

            Di era ini konsep tentang pemerintahan bukan hal yang baru untuk di bicarakan. Umur pemerintahan hamper setara dengan peradaban manusia. Dengan menempatkan suatu pemerintahan adalah sebuah pengambilan keputusan yang akan di laksanakan atau pun tidak dilaksanakan. Kepemimpian pasti ada dalam setiap pemerintahan, baik pemerintahan internasional, pemerintahan lokal dan pemerintahan nasional. Analisis dalam pemerintahan adalah membicarakan tentang actor fomal ataupun informal. Mereka itu adalah yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan menerapkan keputusan. Struktur formal dan informal juga telah di tetapkan dalam tempat untuk tiba di pengambilan keputusan dan penerapan keputusan.

            Pemerintahan adalah salah satu pemerintahan actor penginapan. Banyak actor-aktor lain yang terlibat didalamnya yang bervariasi tergantung pada tingkat pemerintahan yang berada di bawah diskusi. Didaerah pedesaan, misalnya , actor-aktor lain berpengaruh termasuk tuan rumah, asosiasi pertanian, koperasi pertanian, LSM, lembaga penelitian, pemimpin religious, lembaga keuangan partai politik dan militer. Di daerah perkotaan, actor-aktor lain lebih complex da nada interkoneksi antara akor yang terlibat di pemerintahan kota, di tingkat nasional, di samping actor-aktor diatas ada, media, pelobi, donor internasional, dan perusahaan multi-nasional. Mereka itu juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan penetapan keputusan.

            Struktur pemerintahan adalah sarana pengambilan keputusan yang tiba dan dilaksanakan, ditingkat nasional. informal mengambil keputusan tentang “lemari dapur” atau penasihat informal yang mungkin ada di tingkat kota. Dari situ pun muncul tindakan kejahatan seperti”mafia tanah” yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dengan ini pengambilan keputusan bisa hasil dari korupsi atau praktek korupsi.

Pemerintahan yang baik

Dalam pemerintahan yang baik ada 8 karakteristik. Seperti partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum. Mungkin dengan semua itu dapat meminimalkan tindakan korupsi, pandangan minoritas diperhitungkan dan suara-suara yang paling rentan di dengar dalam masyarakat dalam pengambilan keputusan. Itu juga responsive dalam kebutuhan masyarakat sekarang dan masa depannya.

Pastisipasi

Partisipasi laki-laki dan perempuan merupakan landasan utama dari pemerintahan yang baik. Partisipasi bisa baik langsung atau melalui lembaga perantara yang sah atau perwakilan. penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi perwakilan tidak berarti bahwa kekhawatiran yang paling rentan dalam masyarakat akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi perlu diinformasikan dan terorganisir ini berarti kebebasan berserikat dan berekspresi di satu sisi dan masyarakat sipil yang terorganisir di sisi lain.

Aturan Hukum

Pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang adil yang diberlakukan memihak. itu juga memerlukaan perlindungan penuh dari hak asasi manusia. terutama yang minoritas. penegakan tentang hukum memerlukan pengadilan yang independen dan kepolisian memihak dan tidak fana.

Transparan

Transparansi berarti bahwa keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan dengan cara yang mengikuti aturan dan peraturan. itu juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan langsung diakses oleh mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan tersebut dan penegakannya. itu sedap berarti bahwa informasi yang cukup disediakan dan yang disediakan dalam bentuk yang mudah dimengerti dan media.

Responsif

Pemerintahan yang baik mengharuskan lembaga-lembaga dan proses berusaha melayani semua stakeholder dalam jangka waktu yang wajar.

Berorientasi pada konseus

            Ada beberapa aktor dan banyak titik pandang dalam suatu masyarakat tertentu. pemerintahan yang baik memerlukan mediasi dari kepentingan yang berbeda dalam masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas dalam masyarakat tentang apa yang ada dalam kepentingan terbaik dari seluruh masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dicapai. hal itu juga memerlukan perspektif jangka panjang yang luas dan pada apa yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan dan bagaimana untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. ini hanya dapat hasil dari pemahaman tentang konteks historis, budaya dan sosial dari masyarakat atau komunitas tertentu.

Adil dan inklusif

Makhluk baik masyarakat tergantung pada memastikan bahwa semua anggotanya merasa bahwa mereka memiliki saham di dalamnya dan tidak merasa tersisihkan dari arus utama masyarakat. ini mengharuskan semua kelompok, pantat terutama yang paling rentan, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Effectif dan efisien

            Pemerintahan yang baik berarti bahwa proses dan lembaga menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat sementara membuat penggunaan terbaik dari efisiensi dalam konteks good governance juga mencakup pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam aand perlindungan lingkungan.

Akuntabel

            Akuntabilitas merupakan persyaratan utama dari pemerintahan yang baik. tidak hanya lembaga pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat sipil untuk umum dan pemangku kepentingan institusional mereka. yang bertanggung jawab kepada siapa bervariasi tergantung pada apakah keputusan atau tindakan yang diambil bersifat internal atau eksternal ke orgaanization atau lembaga bertanggung jawab kepada mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan atau tindakannya. akuntabilitas tidak bisa ditegakkan tanpa transparansi dan aturan hukum.